Faktualpost.com – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki sejumlah kerentanan yang dapat memicu terjadinya penyimpangan anggaran maupun praktik korupsi.
Hal itu disampaikan Dudung usai pertemuannya dengan Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (5/5).
Dalam keterangannya, Dudung menilai program MBG masih memiliki banyak celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik penyimpangan maupun korupsi.
“Banyak celahnya, banyak celahnya,” ujarnya kepada awak media setelah pertemuan berlangsung.
Salah satu persoalan yang disorot ialah dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Menurutnya, mekanisme penentuan titik dapur menjadi area yang rawan disalahgunakan apabila tidak diawasi secara ketat dan transparan.
“Banyak celahnya, ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik. Ya, titik SPPG, titik dapur ya,” ungkap Dudung.
Dikatakannya, informasi yang diperolehnya menunjukkan bahwa titik paling rawan terjadinya praktik korupsi dalam program MBG berada pada jual beli titik dapur MBG.
“Ya, titik SPPG. Titik dapur ya,” sambung Dudung.
Dudung Abdurachman belum membeberkan secara rinci berbagai celah lain yang dinilai berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam program MBG. Namun, ia menegaskan akan turun langsung ke lapangan guna memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, termasuk mengevaluasi kualitas makanan yang disajikan.
Ia juga mengisyaratkan masih adanya sejumlah persoalan lain yang belum diungkap ke publik. Menurutnya, pengawasan di lapangan penting dilakukan untuk mengantisipasi persoalan seperti kualitas makanan hingga potensi kasus keracunan yang bisa muncul dalam pelaksanaan program tersebut.
Tak hanya itu, Dudung juga akan menindaklanjuti laporan terkait sejumlah SPPG yang telah dihentikan operasionalnya, namun diduga masih tetap menerima aliran insentif. Pernyataan itu merujuk pada data dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebut sebanyak 1.720 SPPG di berbagai daerah tengah disetop sementara.
Meski tidak lagi beroperasi, ribuan dapur MBG tersebut disebut masih memperoleh insentif hingga Rp6 juta per hari.
“Ah justru itu juga nanti akan saya cek. Sudah di-suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima. Kan begitu,” terangnya.
