Faktualpost.com – Babak baru kehidupan pers di Pamekasan dimulai. Jurnalis Independen Pamekasan (JIP) resmi dideklarasikan dan langsung menetapkan Akhmad Syafi’i sebagai ketua untuk memimpin organisasi tersebut.
Mandat itu diberikan melalui Musyawarah Besar (Mubes) yang digelar di Azana Style Hotel Madura, Kamis (10/9/2026). Sejumlah jurnalis yang hadir dalam forum tersebut sepakat menempatkan Syafi’i sebagai nahkoda pertama JIP.
Terpilihnya Syafi’i bukan sekadar pergantian posisi kepemimpinan. Momentum tersebut menjadi titik awal JIP membangun wadah yang ingin menempatkan independensi pers sebagai prinsip utama.
Syafi’i menegaskan, keberadaan JIP harus memiliki makna bagi kehidupan pers dan masyarakat. Organisasi ini tidak boleh berhenti pada urusan internal profesi, tetapi harus mampu menjaga kualitas kerja jurnalistik sekaligus memperkuat fungsi pers sebagai kontrol sosial.
“Independensi pers merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Jurnalis harus tetap berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu,” tegas Syafi’i.
Ia menyebut tantangan jurnalis tidak semakin ringan. Arus informasi yang begitu cepat menuntut wartawan bukan hanya mampu mengejar berita, tetapi juga memiliki ketelitian dalam memverifikasi fakta.
Menurutnya, kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi. Begitu pula keberanian mengkritik tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab dan kode etik jurnalistik.
Karena itu, JIP akan mendorong peningkatan kapasitas anggota, mulai dari pemahaman Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik hingga kemampuan menjalankan kerja jurnalistik secara profesional.
“Pers harus menjadi bagian dari kontrol sosial. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, sepanjang disampaikan berdasarkan fakta dan dilakukan dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik,” ujarnya.
Syafi’i juga mengingatkan bahwa independensi bukan berarti pers harus mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Menurutnya, pers harus mampu berdiri di tengah—mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus mengkritisi kebijakan yang dinilai perlu dikoreksi.
Ia berharap JIP dapat membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat. Namun, hubungan tersebut harus tetap berada dalam koridor profesional dan tidak mengganggu kebebasan media.
“Pers membutuhkan ruang untuk bekerja secara bebas. Pemerintah membutuhkan kritik untuk berbenah, dan masyarakat membutuhkan informasi yang benar. Di situlah fungsi pers harus ditempatkan,” katanya.
Di bawah kepemimpinannya, Syafi’i berharap seluruh anggota JIP mampu menjaga soliditas tanpa mengorbankan sikap kritis. Ia juga mengingatkan agar profesi jurnalistik tidak dijadikan kendaraan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurutnya, kekuatan organisasi pers bukan terletak pada banyaknya anggota, melainkan pada integritas dan kualitas kerja jurnalistik yang dihasilkan.
“Semangat kami adalah menjaga pers tetap independen, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. JIP harus mampu memberikan kontribusi positif bagi kehidupan pers di Pamekasan,” pungkasnya.
